Tokoh Pemuda Soromandi Tuduh Wabup Sebagai Dalang
https://www.metromini.info/2017/01/tokoh-pemuda-soromandi-tuduh-wabup.html
 |
| Demontrasi Pemuda asal Kecamatan Soromandi menolak mantan Sekcam Langgudu Tajudin Noor jadi Camat di Soromandi, Senin (9/1/2017) kemarin. FOTO: Amirulmukminin/METROMINI |
KABUPATEN BIMA – Soal mutasi memang kewenangan Kepala Daerah dan Wakilnya dalam sebuah organisasi yang bernama pemerintah. Kewenangan ini, bukan prerogatif buta. Ada yang namanya Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan (Baperjakat).
Menurut Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemantau Korupsi (LSM-KPK), Gufran, S.Pdi, setelah hasil perumusan Tim Baperjakat yang biasanya di nakhodai oleh Sekretaris Daerah (Sekda), barulah nama-nama itu diantarkan ke meja Kepala Daerah dan Wakilnya. Disana, peracikan akhir itu dan pintu untuk nama-nama Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah terlegitimasi, final dan mengikat secara hukumnya.
Mantan Ketua KNPI Kecamatan Soromandi itu menjelaskan, dalam potret mutasi, Jumat pekan lalu terhadap 188 ASN pejabat eselon IV, III dan II. Khusus di jabatan Kepala Kantor Kecamatan Soromandi yang sedang ditolak hasilnya dan lantang bahkan diharamkan putra di luar Kecamatan Soromandi untuk menjadi Camat di sini.
Baca juga:
Hal ini, kata Putra ketiga Almarhum Kuake Donggo itu menjelaskan, harus jeli siapa yang mengeluarkan kebijakan dalam menempatkan jabatan, khusus di posisi Kepala Kantor Kecamatan Soromandi.
“Saya hanya bicara mutasi soal Camat Soromandi saja. Karena ini penting dikatakan agar semua pihak tidak asal menembak siapa dalang sebenarnya. Walaupun ini sebuah prediksi, tapi layaknya sebuah proses produk politik kedaerahan. Kue kekuasaan tak jauh dari mana dia berasal,” ungkap dia di rumahnya, Desa Bajo, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, Selasa (10/1/2017) siang tadi.
Menurut aktivis yang pernah menyegel kantor Kapolsek Donggo itu, setelah pensiunnya Yusuf (Putra Asli Donggo-Soromandi, red) dari posisi Camat Soromandi, perlu diketahui siapa yang menggantikan beliau.
“Setelah kami cari tahu, ternyata nama Camat baru di Soromandi adalah Tajudin Noor yang dulunya sebagai Sekretaris Camat (Sekcam) di Kecamatan Langgudu,” ujarnya.
Artinya, lanjut Gufran, asal muasal kedaerahan ini tentu juga bisa dijadikan parameter siapa dalang dibalik semua ini. Politik Sukuisme yang semangatnya sudah ingin ditinggalkan karena kesan nepotisme yang kental, ternyata, khusus untuk di Donggo dan Soromandi itu belum bisa ditanggalkan.
“Memang hanya orang Donggo dan Soromandi yang harus menjadi camat di sini. Karena orang di luar belum tentu paham laku dan cara dan adat yang tetap terpelihara di suku ini,” tandas Ketua Partai Perindo Kecamatan Soromandi.
Jika kita melihat latar belakang Camat yang baru sekarang. Dan mencocokkan dengan asal Kepala Daerah dan Wakilnya sekarang. Dimana Ibu Bupati Hj. Indah Damayanti Putri (berasal dari Dompu-Madapangga) dan Pak Wakil Bupati H. Dahlan (berasal Kecamatan Langgudu, red), politik pemberian kekuasaan atas kepentingan ras dan kesukuan bisa menjadi dasar dalam penentuan pejabat di tingkat pemerintah kecamatan. Dan Gufran mengira, hadirnya Sekcam Langgudu jadi Camat Soromandi adalah keinginan dari Wakil Bupati yang akrab disapa Baba Leo itu. Karena jabatan asal Camat Soromandi yang baru dengan Wakil Bupati adalah sama-sama dari Kecamatan Langgudu.
“Yah, tudingan saya ini jatuhnya dugaan. Mungkin juga posisi Camat Soromandi yang baru ada titipan tangan ketiga yang sudah tau karakter Donggo jika orang di luar yang jadi Camatnya, maka para rakyat yang dipelopori para pemudanya akan berteriak. Makanya, jadi Kepala Daerah walau tak bisa memuaskan semua pihak. Tapi, jangan memberikan celah tangan-tangan jahil untuk mau dibenturkan kemudian,” pungkas Bapak dua putra itu.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bima, yang dihubungi Reporter Metromini via Blackberry Messengernya masih melakukan proses konfirmasi dan verifikasi atas tudingan Tokoh Pemuda asal Kecamatan Soromandi itu. (RED)
Menurut Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemantau Korupsi (LSM-KPK), Gufran, S.Pdi, setelah hasil perumusan Tim Baperjakat yang biasanya di nakhodai oleh Sekretaris Daerah (Sekda), barulah nama-nama itu diantarkan ke meja Kepala Daerah dan Wakilnya. Disana, peracikan akhir itu dan pintu untuk nama-nama Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah terlegitimasi, final dan mengikat secara hukumnya.
Mantan Ketua KNPI Kecamatan Soromandi itu menjelaskan, dalam potret mutasi, Jumat pekan lalu terhadap 188 ASN pejabat eselon IV, III dan II. Khusus di jabatan Kepala Kantor Kecamatan Soromandi yang sedang ditolak hasilnya dan lantang bahkan diharamkan putra di luar Kecamatan Soromandi untuk menjadi Camat di sini.
Baca juga:
Hal ini, kata Putra ketiga Almarhum Kuake Donggo itu menjelaskan, harus jeli siapa yang mengeluarkan kebijakan dalam menempatkan jabatan, khusus di posisi Kepala Kantor Kecamatan Soromandi.
“Saya hanya bicara mutasi soal Camat Soromandi saja. Karena ini penting dikatakan agar semua pihak tidak asal menembak siapa dalang sebenarnya. Walaupun ini sebuah prediksi, tapi layaknya sebuah proses produk politik kedaerahan. Kue kekuasaan tak jauh dari mana dia berasal,” ungkap dia di rumahnya, Desa Bajo, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, Selasa (10/1/2017) siang tadi.
Menurut aktivis yang pernah menyegel kantor Kapolsek Donggo itu, setelah pensiunnya Yusuf (Putra Asli Donggo-Soromandi, red) dari posisi Camat Soromandi, perlu diketahui siapa yang menggantikan beliau.
“Setelah kami cari tahu, ternyata nama Camat baru di Soromandi adalah Tajudin Noor yang dulunya sebagai Sekretaris Camat (Sekcam) di Kecamatan Langgudu,” ujarnya.
Artinya, lanjut Gufran, asal muasal kedaerahan ini tentu juga bisa dijadikan parameter siapa dalang dibalik semua ini. Politik Sukuisme yang semangatnya sudah ingin ditinggalkan karena kesan nepotisme yang kental, ternyata, khusus untuk di Donggo dan Soromandi itu belum bisa ditanggalkan.
“Memang hanya orang Donggo dan Soromandi yang harus menjadi camat di sini. Karena orang di luar belum tentu paham laku dan cara dan adat yang tetap terpelihara di suku ini,” tandas Ketua Partai Perindo Kecamatan Soromandi.
Jika kita melihat latar belakang Camat yang baru sekarang. Dan mencocokkan dengan asal Kepala Daerah dan Wakilnya sekarang. Dimana Ibu Bupati Hj. Indah Damayanti Putri (berasal dari Dompu-Madapangga) dan Pak Wakil Bupati H. Dahlan (berasal Kecamatan Langgudu, red), politik pemberian kekuasaan atas kepentingan ras dan kesukuan bisa menjadi dasar dalam penentuan pejabat di tingkat pemerintah kecamatan. Dan Gufran mengira, hadirnya Sekcam Langgudu jadi Camat Soromandi adalah keinginan dari Wakil Bupati yang akrab disapa Baba Leo itu. Karena jabatan asal Camat Soromandi yang baru dengan Wakil Bupati adalah sama-sama dari Kecamatan Langgudu.
“Yah, tudingan saya ini jatuhnya dugaan. Mungkin juga posisi Camat Soromandi yang baru ada titipan tangan ketiga yang sudah tau karakter Donggo jika orang di luar yang jadi Camatnya, maka para rakyat yang dipelopori para pemudanya akan berteriak. Makanya, jadi Kepala Daerah walau tak bisa memuaskan semua pihak. Tapi, jangan memberikan celah tangan-tangan jahil untuk mau dibenturkan kemudian,” pungkas Bapak dua putra itu.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bima, yang dihubungi Reporter Metromini via Blackberry Messengernya masih melakukan proses konfirmasi dan verifikasi atas tudingan Tokoh Pemuda asal Kecamatan Soromandi itu. (RED)
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.