Soal Mutasi, Rotasi dan Promosi Pejabat ini Kata Pendiri LSiP Bima
https://www.metromini.info/2017/01/soal-mutasi-rotasi-dan-promosi-pejabat.html
 |
| Pendiri Lingkar Studi untuk Perubahan (LSiP) Bima, Firdaus, SH. FOTO: Firdaus Lsip/FACEBOOK |
KABUPATEN BIMA – Pendiri Lingkar Studi untuk Perubahan (LSiP) Bima, Firdaus, SH mengungkapkan, menanggapi fenomena yang terjadi di berbagai kecamatan setelah mutasi terhadap 188 Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, Jum’at pekan yang lalu. Dia mempertanyakan kenapa masih ada yang punya cara berpikir yang sangat tertinggal seperti itu.
Baca juga:
Maraknya aksi demonstrasi dan berbagai kritikan bahkan ada yang mengharamkan jabatan Kepala Kantor di Kecamatan adalah cara berpikir yang masih tertinggal.
“Aneh memang,,,kenapa kita masih punya cara pikir yang sangat tertinggal. Penolakan terhadap hasil rotasi dan mutasi terlihat tidak rasional karena alasannya primodialis banget. Sudah saatnya kita bicara persatuan di Kecamatan Woha, Bolo, Sape, Belo dan wilayah lainnya harus tetap diletakkan pada kebimaan,” terang Tokoh Pemuda Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima itu, dalam releasenya Selasa (10/1/2017).
Menurut Firdaus, kebijakan yang dilakukan oleh Bupati Hj. Dinda Damayanti Putri dan Wakil Bupati Drs. H. Dahlan tentang rotasi dan mutasi semua sudah melawati kajian dan memiliki alasan yang jelas baik secara geografis, sosiologis dan terutama secara aspek politik dan hukumnya.
“Sudah tentu orang-orang yang ditempatkan adalah individu-individu yang handal dalam menjalankan setiap kebijakan dari pemerintah demi mempercepat proses pembangunan tanah Bima seperti yang diharapkan bersama,” terangnya.
Untuk itu, Firdaus menghimbau kepada seluruh elemen untuk memberikan kepercayaan penuh kepada pemerintahan Dinda-Dahlan untuk menjalankan kebijakan rotasi dan mutasi yang memang sebagai keharusan dalam menerjemahkan regulasi baru soal struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Agar pemerintah bisa mulai bekerja untuk rakyat Bima, mari kita lihat kinerja para ASN yang sudah ditempatkan dan dipercayakan dalam mewujudkan BIMA yang RAMAH,” tutup Firdaus. (RED)
Baca juga:
- Bupati Bima Lantik 188 Pejabat
- Mutasi Jilid IV Bakal Digelar Dalam Waktu Dekat
- Pemuda Soromandi Tolak Hasil Mutasi
- Tokoh Pemuda Soromandi Tuduh Wabup Sebagai Dalang
Maraknya aksi demonstrasi dan berbagai kritikan bahkan ada yang mengharamkan jabatan Kepala Kantor di Kecamatan adalah cara berpikir yang masih tertinggal.
“Aneh memang,,,kenapa kita masih punya cara pikir yang sangat tertinggal. Penolakan terhadap hasil rotasi dan mutasi terlihat tidak rasional karena alasannya primodialis banget. Sudah saatnya kita bicara persatuan di Kecamatan Woha, Bolo, Sape, Belo dan wilayah lainnya harus tetap diletakkan pada kebimaan,” terang Tokoh Pemuda Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima itu, dalam releasenya Selasa (10/1/2017).
Menurut Firdaus, kebijakan yang dilakukan oleh Bupati Hj. Dinda Damayanti Putri dan Wakil Bupati Drs. H. Dahlan tentang rotasi dan mutasi semua sudah melawati kajian dan memiliki alasan yang jelas baik secara geografis, sosiologis dan terutama secara aspek politik dan hukumnya.
“Sudah tentu orang-orang yang ditempatkan adalah individu-individu yang handal dalam menjalankan setiap kebijakan dari pemerintah demi mempercepat proses pembangunan tanah Bima seperti yang diharapkan bersama,” terangnya.
Untuk itu, Firdaus menghimbau kepada seluruh elemen untuk memberikan kepercayaan penuh kepada pemerintahan Dinda-Dahlan untuk menjalankan kebijakan rotasi dan mutasi yang memang sebagai keharusan dalam menerjemahkan regulasi baru soal struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Agar pemerintah bisa mulai bekerja untuk rakyat Bima, mari kita lihat kinerja para ASN yang sudah ditempatkan dan dipercayakan dalam mewujudkan BIMA yang RAMAH,” tutup Firdaus. (RED)
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.