Kabag Umum Siap Klarifikasi Soal Konflik Tanah Lelang
https://www.metromini.info/2017/01/kabag-umum-siap-klarifikasi-soal.html
Amrin Munawar, Kepala Bagian (Kabag) Umum Setda Kabupaten Bima. FOTO: Amirulmukminin/METROMINI |
KABUPATEN BIMA - Konflik tanah lelang akhir-akhir ini semakin memanas. Hal itu terjadi di sejumlah daerah lingkup Kabupaten Bima. Namun saat ini, konflik pelelangan tanah menjadi atensi khusus pemerintah.
Pemerintah saat akan melakukan pendataan dengan teliti terkait aset tanah tersebut. Dengan harapan, konflik tanah akan berakhir.
"Rencananya, kami akan melakukan inventaris kembali aset tanah lelang," ujar Amrin Munawar, Kepala Bagian (Kabag) Umum Setda Kabupaten Bima.
Baca juga:
Sebelum inventaris selesai, tanah tersebut tidak akan dilelang. Tanah yang akan dilelang kata dia, adalah tanah yang sudah jelas berkas administrasinya.
"Saat inventaris nanti, kami akan turun bersama Polri, TNI, Kejaksaan dan pihak terkait lainnya," jelas pria ramah ini ke Reporter Metromini.
Tidak hanya itu, setelah data kepemilikan tanah valid, pelelangan rencananya akan dimajukan. Sehingga tidak yang menggarap lebih dulu sebelum ada kejelasan pemenang lelang.
"Rencananya kami akan majukan, pelelangan dilakukan sekitar bulan 9. Mudah-mudahan berjalan lancar," tandasnya.
Tidak hanya itu, pihaknya juga akan melakukan bersih-bersih terhadap pegawai dan panitia lelang yang nakal. Sebab, beredar sejumlah informasi ada oknum yang ikut nakal dalam proses pelelangan.
"Saya sudah kumpulkan semua jajaran saya, untuk sama-sama berkomitmen bekerja dan menyelesaikan sejumlah masalah yang ada," tegasnya.
Menyinggung surat pemanggilan dari DPRD, Amrin mengaku belum pernah menerima surat dari komisi I. Yang ada katanya, surat hanya datang dari komisi II. Dan pihaknya diakui sudah memenuhi panggilan tersebut.
"Kami hanya rapat dengan komisi II, untuk komisi I belum. Kalau ada surat, pasti saya akan datang," jelasnya.
Kalaupun ada undangan kata dia, tentu akan dihadiri. Tentu saja atas ijin dan hasil koordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) dan Ketua Panitia Lelang. Sebab, untuk membangun daerah ini, perlu menjaga sinergitas antara lembaga legislatif dan eksekutif. (RED)
Pemerintah saat akan melakukan pendataan dengan teliti terkait aset tanah tersebut. Dengan harapan, konflik tanah akan berakhir.
"Rencananya, kami akan melakukan inventaris kembali aset tanah lelang," ujar Amrin Munawar, Kepala Bagian (Kabag) Umum Setda Kabupaten Bima.
Baca juga:
- Sebab Pembunuhan di Sape, Bukan Karena Tanah Lelang
- Sengketa Lahan, Dua Nyawa Melayang di Sape
- Peserta Lelang Tanah, Ngamuk di Kantor Bupati
- Pengumuman Lelang Tanah Ditunda Lagi
Sebelum inventaris selesai, tanah tersebut tidak akan dilelang. Tanah yang akan dilelang kata dia, adalah tanah yang sudah jelas berkas administrasinya.
"Saat inventaris nanti, kami akan turun bersama Polri, TNI, Kejaksaan dan pihak terkait lainnya," jelas pria ramah ini ke Reporter Metromini.
Tidak hanya itu, setelah data kepemilikan tanah valid, pelelangan rencananya akan dimajukan. Sehingga tidak yang menggarap lebih dulu sebelum ada kejelasan pemenang lelang.
"Rencananya kami akan majukan, pelelangan dilakukan sekitar bulan 9. Mudah-mudahan berjalan lancar," tandasnya.
Tidak hanya itu, pihaknya juga akan melakukan bersih-bersih terhadap pegawai dan panitia lelang yang nakal. Sebab, beredar sejumlah informasi ada oknum yang ikut nakal dalam proses pelelangan.
"Saya sudah kumpulkan semua jajaran saya, untuk sama-sama berkomitmen bekerja dan menyelesaikan sejumlah masalah yang ada," tegasnya.
Menyinggung surat pemanggilan dari DPRD, Amrin mengaku belum pernah menerima surat dari komisi I. Yang ada katanya, surat hanya datang dari komisi II. Dan pihaknya diakui sudah memenuhi panggilan tersebut.
"Kami hanya rapat dengan komisi II, untuk komisi I belum. Kalau ada surat, pasti saya akan datang," jelasnya.
Kalaupun ada undangan kata dia, tentu akan dihadiri. Tentu saja atas ijin dan hasil koordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) dan Ketua Panitia Lelang. Sebab, untuk membangun daerah ini, perlu menjaga sinergitas antara lembaga legislatif dan eksekutif. (RED)
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.