‘Diobok-obok’, DPRD Kota ‘Diobok-obok’ LDK
https://www.metromini.info/2017/01/diobok-obok-dprd-kota-diobok-obok-ldk.html
 |
| Aksi demonstrasi Unit Kegiatan Kampus (UKM) Lembaga Dakwa Kampus (LDK) kampus STISIP Mbojo Bima di DPRD Kota Bima, Senin, 16 Januari 2017. FOTO: Dedi Irawan/METROMINI |
KOTA BIMA – Aksi demonstrasi Unit Kegiatan Kampus (UKM) Lembaga Dakwa Kampus (LDK) kampus STISIP Mbojo Bima kembali menggelar aksi percepatan pembangunan Mesjid Raya Al Muwahidin Bima, Senin, 16 Januari 2017. Sebelumnya, sebelum bencana banjir di Kota Bima akhir tanggal 21 Desember 2016 lalu, UKM-LDK STISIP Mbojo Bima menggelar aksi yang serupa. Parahnya, aksi LDK hari itu bernilai anarkis dan menduduki ruang utama serta merusak fasilitas yang ada di ruangan gedung rakyat tersebut.
Baca juga:
Hari ini, dengan isu yang sama LDK STISIP menggelar aksinya di depan Kantor Walikota Bima dan di DPRD Kota Bima. Menurut, Arif Rahman yang juga sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) aksi ini meminta Pemerintah Kota Bima dalam hal ini Walikota Bima segera menyelesaikan pelaksanaan pembangunan Masjid Raya Al Muwahidin Bima yang terletak di lingkungan Tolomundu, Kota Bima itu.
Diakuinya, anggaran pembangunan Masjid Agung sebenarnya sudah dicairkan lewat APBD Kota Bima sejak bulan Maret tahun 2016 lalu. Namun, proses pelaksanaan pembangunan fisiknya baru mulai dilaksanakan awal November 2016 lalu.
“Hari ini juga mereka ingin mendesak kepada Bapak walikota Bima segera mengambil tindakan terkait dengan penimbunan dana dan keterlambatan dimulainya pembangunan masjid raya kota Bima. Karena bisa saja, disimpannya berbulan-bulan uang itu dimanfaatkan dulu untuk kepentingan segelintir kelompok yang berhubungan dengan pembangunan mesjid tersebut,” terang Arif saat orasinya di depan kantor Walikota Bima, Senin (16/1/2017) pagi tadi.
Saat melanjutkan aksinya di DPRD Kota, pihaknya mengingatkan adanya sikap yang serius dan pengawalan yang super ketat dari anggota legislator kota. Diharapkannya, Komisi dewan yang terkait dengan pembangunan mesjid ini bisa mengambil sikap yang tegas dan mempertanyakan segunung persoalan yang menghambat lajunya proses pembangunan Masjid Raya Kota Bima ini.
“Dewan harusnya peka dan lebih paham soal pengawasan pembangunan yang ada di Kota Bima. Mengapa sampai sekarang pembangunan mesjid raya belum-belum rampung juga. Dan kemana saja mengalirnya dana rakyat dari pembangunan mesjid tersebut. Serta kenapa ada keterlambatan pembangunan padahal uangnya sudah dicairkan beberapa bulan sebelumnya,” pungkas dia di depan kantor wakil rakyat itu.
Rencana Pemerintah Kota Bima yang ingin membangun mesjid terapung, Arif menegaskan, untuk dapat ditinjau dan dievaluasi kembali.
“Intinya kami tetap menolak pembangunan masjid terapung sebelum masjid raya belum rampung atau selesai. Dan tidak mungkin ada pembangunan yang kontroversial di tengah kota yang sudah porak poranda seperti ini,” ungkapnya.
Sebelum menggelar aksi. Arif mengaku sudah memberikan surat audiensi. Namun, dua lembaga representasi aspirasi rakyat ini tidak pernah mau menggubris surat yang ada.
“Kami sudah melakukan aksi awal dan sempat ribut karena kecewa dengan ketidak hadiran dewan di kantornya dulu. Dan sebenarnya surat untuk audiensi sudah kami layangkan kepada pihak DPR dan Walikota Bima, tapi sama sekali tidak di respon dengan baik,” pungkasnya.
Pantauan Metromini, LDK STISIP Mbojo Bima dalam aksinya ini pun sedikit melakukan tindakan anarkis. Mereka mendobrak pintu masuk gerbang DPR Kota Bima yang juga dihalau oleh Aparat Kepolisian dan anggota Satpol PP Kota Bima.
Kemarahan mahasiswa dipicu karena lagi-lagi terdengar informasi bahwa anggota DPRD taka da yang masuk kantor. Namun, aksi mereka pun tak mendapatkan tanggapan dari pihak dewan. Mereka pun mengancam akan menggelar aksi kembali dengan membawa jumlah massa yang lebih banyak. Jika aspirasi mereka masih dianggap sebelah mata oleh pemerintah.
Sementara itu, pihak pemerintah baik dari Walikota dan DPRD Kota masih dikonfirmasi untuk menanggapi pemberitaan ini. (RED)
Baca juga:
- Pagi ini, LDK STISIP “Gempur” DPRD Soal Mesjid Terapung
- Rezim Qurais Dituding Tak Peduli Pembangunan Mesjid Raya Bima
Hari ini, dengan isu yang sama LDK STISIP menggelar aksinya di depan Kantor Walikota Bima dan di DPRD Kota Bima. Menurut, Arif Rahman yang juga sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) aksi ini meminta Pemerintah Kota Bima dalam hal ini Walikota Bima segera menyelesaikan pelaksanaan pembangunan Masjid Raya Al Muwahidin Bima yang terletak di lingkungan Tolomundu, Kota Bima itu.
Diakuinya, anggaran pembangunan Masjid Agung sebenarnya sudah dicairkan lewat APBD Kota Bima sejak bulan Maret tahun 2016 lalu. Namun, proses pelaksanaan pembangunan fisiknya baru mulai dilaksanakan awal November 2016 lalu.
“Hari ini juga mereka ingin mendesak kepada Bapak walikota Bima segera mengambil tindakan terkait dengan penimbunan dana dan keterlambatan dimulainya pembangunan masjid raya kota Bima. Karena bisa saja, disimpannya berbulan-bulan uang itu dimanfaatkan dulu untuk kepentingan segelintir kelompok yang berhubungan dengan pembangunan mesjid tersebut,” terang Arif saat orasinya di depan kantor Walikota Bima, Senin (16/1/2017) pagi tadi.
Saat melanjutkan aksinya di DPRD Kota, pihaknya mengingatkan adanya sikap yang serius dan pengawalan yang super ketat dari anggota legislator kota. Diharapkannya, Komisi dewan yang terkait dengan pembangunan mesjid ini bisa mengambil sikap yang tegas dan mempertanyakan segunung persoalan yang menghambat lajunya proses pembangunan Masjid Raya Kota Bima ini.
“Dewan harusnya peka dan lebih paham soal pengawasan pembangunan yang ada di Kota Bima. Mengapa sampai sekarang pembangunan mesjid raya belum-belum rampung juga. Dan kemana saja mengalirnya dana rakyat dari pembangunan mesjid tersebut. Serta kenapa ada keterlambatan pembangunan padahal uangnya sudah dicairkan beberapa bulan sebelumnya,” pungkas dia di depan kantor wakil rakyat itu.
Rencana Pemerintah Kota Bima yang ingin membangun mesjid terapung, Arif menegaskan, untuk dapat ditinjau dan dievaluasi kembali.
“Intinya kami tetap menolak pembangunan masjid terapung sebelum masjid raya belum rampung atau selesai. Dan tidak mungkin ada pembangunan yang kontroversial di tengah kota yang sudah porak poranda seperti ini,” ungkapnya.
Sebelum menggelar aksi. Arif mengaku sudah memberikan surat audiensi. Namun, dua lembaga representasi aspirasi rakyat ini tidak pernah mau menggubris surat yang ada.
“Kami sudah melakukan aksi awal dan sempat ribut karena kecewa dengan ketidak hadiran dewan di kantornya dulu. Dan sebenarnya surat untuk audiensi sudah kami layangkan kepada pihak DPR dan Walikota Bima, tapi sama sekali tidak di respon dengan baik,” pungkasnya.
Pantauan Metromini, LDK STISIP Mbojo Bima dalam aksinya ini pun sedikit melakukan tindakan anarkis. Mereka mendobrak pintu masuk gerbang DPR Kota Bima yang juga dihalau oleh Aparat Kepolisian dan anggota Satpol PP Kota Bima.
Kemarahan mahasiswa dipicu karena lagi-lagi terdengar informasi bahwa anggota DPRD taka da yang masuk kantor. Namun, aksi mereka pun tak mendapatkan tanggapan dari pihak dewan. Mereka pun mengancam akan menggelar aksi kembali dengan membawa jumlah massa yang lebih banyak. Jika aspirasi mereka masih dianggap sebelah mata oleh pemerintah.
Sementara itu, pihak pemerintah baik dari Walikota dan DPRD Kota masih dikonfirmasi untuk menanggapi pemberitaan ini. (RED)
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.