Aktivis: Sekda dan Dewan Harus Bersinergi Soal Tanah Lelang
https://www.metromini.info/2017/01/aktivis-sekda-dan-dewan-harus.html
 |
| Basyirullah, Aktivis asal Kecamatan Sape. FOTO: Basyir Zidane/FACEBOOK |
KABUPATEN BIMA - Insiden pertikaian antara Desa Naru Barat dan Desa Rai Oi di Kecamatan Sape yang akhirnya dari kedua kubu masing-masing satu orang meninggal dunia. Menurut Aktivis asal Kecamatan Sape, Bayir menilai karena tidak ada sikap tegas dari Pemerintah Kabupaten Bima dalam menyelesaikan sengketa tanah lelang.
Ia menuding pemerintah dalam hal ini Sekretaris Daerah (Sekda) selaku kepala aset daerah dan tidak harmonisnya dengan anggota DPRD Kabupaten Bima merupakan bagian dari yang memicu terjadinya pertumpahan darah di masyarakat. Hal itu terjadi karena tidak ada sikap tegas Pemkab Bima (eksekutif dan legislatifnya) dalam menyelesaikan konflik tersebut. Harusnya, anggota DPRD yang langsung dipilih oleh rakyat, selalu membina konstituennya dengan menjemput masalah rakyat di bawah.
"Melihat sikap pemerintah seperti ini, ini pembiaran namanya. Pemerintah dalam hal ini antara eksekutif dan legislatif sengaja menciptakan konflik di tengah masyarakat," ujar pemilik akun facebook Basyir Zidane itu.
Kata dia, soal sengketa lahan milik negara ini tidak hanya satu dua desa saja yang ribut. Saat ini, masalah serupa hampir menyebar di sebagian besar kecamatan di Kabupaten Bima. Dan yang paling parah soal konflik horizontal antara warga soal lelang tanah ini adalah di Kecamatan Sape yang sudah menelan dua nyawa melayang sia-sia, Senin (24/1/2017) kemarin.
Ia sangat berharap, Pemerintah harus bersikap tegas. Atau setidak-tidaknya tanah tersebut jangan disentuh dahulu hingga masalah saling pengklaiman antara yang mengaku ahli waris dengan pemenang lelang itu terfasilitasi dan tersalurkan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.
"Tanah itu dibiarkan saja dulu kosong, jangan diapa-apakan sampai masalah diselesaikan semua," ujar aktivis yang memiliki nama lengkap Basyirullah, pemuda berpostur tinggi itu kepada Metromini, Selasa, 24 Januari 2017 siang tadi.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bima menegaskan, pihaknya telah mengundang panitia pelelangan untuk mengklarifikasi sejumlah laporan masyarakat. Namun, kata Sulaiman, lagi-lagi, panitia pelelangan enggan dan terkesan acuh terhadap undangan dewan.
"Kami sudah melayangkan surat, namun tidak hadir. Malah saat rapat katanya mereka nggak terima surat," cerita Sulaiman, di kantornya, Selasa siang tadi.
Ditambahkan Sekertaris DPRD Kabupaten Bima, Indra Jaya mengatakan, soal kebiasaan mengirim undangan untuk eksekutif, setiap surat yang dikirim selalu disertai dengan tanda bukti terimanya.
“Kalau dari kami yang jelas setiap masalah di masyarakat, sesegera mungkin kami akan mengundang pihak eksekutif untuk memmbahasnya bersama. Dan tidak hanya lewat jalur forma; saja. Jika mereka tidak hadir tepat waktu sesuai undangan kami, biasanya kita ingatkan lewat telepon," ujar dia.
Kembali ke Sulaiman. Sebagai Ketua Komisi I, ia menilai ada yang tidak beres dengan kasus pelelangan tanah tersebut. Kejanggalannya adalah pelelangan dilakukan secara terbuka, namun saat pengumuman pemenang dilakukan secara tertutup.
Dan yang kedua, sambung dia, adanya pemenang tunggal. Padahal, kata dia, tidak boleh ada pemenang tunggal, sebab banyak yang mendaftaran.
"Harusnya dicantumkan juga nama-nama pemenang alternatif," jelas wakil rakyat asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kecamatan Sape, Lambu dan sekitarnya itu.
Ia pun menyarankan, harusnya Pemda melaporkan tindakan premanisme di atas kepemilikan lahan daerah yang tidak memiliki dasar legalitasnya.
“Apalagi sudah jelas-jelas tanda tangan Kabag Umum Setda di atas tanah tersebut. Kalau sikap Pemda hanya diam saja, tentu akan semakin meruncing pertikaian di tingkat masyarakat" paparnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Umum setda Kabupaten Bima selaku penanggung jawab tekhnis soal pelelangan tanah, yang dicoba dikonfirmasi terkait tudingan aktivis dan dewan belum sempat berhasil ditemui. Demikian juga dengan Sekda selaku kepala aset di Pemkab Bima masih dilakukan upaya klarifikasi atas pemberitaan ini. (RED)
Baca juga:
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.