Soal Represif Pol PP, Pendiri LMND Bima Bersuara
https://www.metromini.info/2016/12/soal-represif-pol-pp-pendiri-lmnd-bima.html
 |
| Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND). Foto: Dedi Irawan/METROMINI |
KOTA BIMA – Kejadian dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Hari Anti Korupsi (HAK) se-Dunia, di hari Jum’at, 9 Desember 2016 lalu membuat cacatan kelam perjalanan Demokrasi di Kota ini.
“Ekspresi dan menyatakan pendapat yang di atur dalam Regulasi tertinggi Negeri ini (Baca: UUD 1945) harusnya pahami dan dihargai oleh semua komponen bangsa. Membalas aksi mahasiswa dengan pentungan dan banyak kader LMND Eksekutif Kota Bima yang terluka. Sangat melukai hati negeri ini. Sebagai bentuk bencinya kami terhadap represif yang dilakukan Polisi Pamong Praja Kota Bima, kami akan turun kembali ke jalan mengawal perjalanan kasus ini dan menyatakan ‘perang’ dengan tindakan represif aparat atau sederet pelanggaran HAM yang keluar dari rahim tirani negeri ini,” ujar Delian Lubis, salah seorang Pendiri organisasi Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) di Bima.
Lubis menegaskan, aksi dari tindakan represif aparat yang terjadi Jum’at lalu, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kasus ini harus menggiring pihak yang bertanggung jawab atas tindakan ‘bar-bar’ yang dilakukan oleh petugas Pol PP.
Baca juga
“Kami sebagai agen sosial kontrol sangat paham berdemokrasi dan menyampaikan pendapat. Kami tahu di mana letaknya anarkisme atau aksi merusak di tengah demonstrasi yang terjadi. Kemarin itu, aksi LMND masih wajar dan tidak anarkis. Tapi, oleh Pol PP dipukuli kayak maling saja. Ini sama halnya mau mengajak perang dengan massa pemerintah yang ada,” ujar dia, Minggu, (12/12/2016) pagi tadi kepada Wartawan Metromini.
Lubis mengatakan, hari Kamis, 15 Desember 2016 nanti, bersama-sama dengan elemen Organisasi yang lainnya, pihaknya akan melakukan aksi kembali. Tujuan aksi ini adalah mendorong secepatnya proses kasus pemukulan mahasiswa ini agar ditingkatkan status hukum dan segera ditentukan tersangkanya.
“Dan kami sangat mendukung pihak Kepolisian dalam penuntasan kasus model premanisme seperti ini. Kami masih konsolidasi dan hari Kamis depan tidak saja di Bima. Indonesia akan bicara soal premanisme Pol PP Kota Bima. Info dari pengurus LMND Kota Bima, hal ini sudah dikordinasikan dengan Eksekutif Nasional atau Pengurus Pusat LMND di Jakarta,” tegasnya.
Sementara itu, pendidi LMND Bima lainnya, Adi Rahmat menyatakan, kecenderungan kekerasan ala premanisme oleh kekuasaan.di era demokratisasi harusnya sudah tidak ada. Namun, fenomena kritik dan protes seperti aksi masa responsibilitas kekuasaan yang masih mengedepankan cara-cara represif menunjukan betapa alerginya kekuasaan terhadap kritik dan protes.
Dia pun menduga bahwa sikap antipati dan alergi Pemerintah Kota Bima terhadap kritik dan protes menunjukan keinginan kuat untuk menyembunyikan ‘kebusukan’ yang ada di dalam lingkarannya. Banyak kasus di dalam pemerintahan di bawah kepemimpinan Qurais-Man yang selama ini sering kita dengarkan di media massa, seperti dulu ada masalah tambang marmer yang izin eksploitasinya diberikan kepada PT. PUI, dan yang baru-baru ini sorotan publik pada masalah penimbunan dan dan rencana pembangunan masjid terapung di Amahami.
“Selaku pendiri LMND di Bima, menyaksikan kader dipukuli seperti binatang oleh Pol PP tentu kami akan menyatakan sikap perlawanan. Saya harap bagi organisasi gerakan manapun saatnya menyatukan diri dan melawan tindakan represif guna menunjukan persatuan gerakan prodemokrasi terhadap semua tindakan berbau premanisme yang kerap terjadi selama ini,” pungkas lelaki yang akrab dipanggil Dae Mat, di kantor redaksi Metromini, lingkungan BTN Sadia, Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima. (RED)
“Ekspresi dan menyatakan pendapat yang di atur dalam Regulasi tertinggi Negeri ini (Baca: UUD 1945) harusnya pahami dan dihargai oleh semua komponen bangsa. Membalas aksi mahasiswa dengan pentungan dan banyak kader LMND Eksekutif Kota Bima yang terluka. Sangat melukai hati negeri ini. Sebagai bentuk bencinya kami terhadap represif yang dilakukan Polisi Pamong Praja Kota Bima, kami akan turun kembali ke jalan mengawal perjalanan kasus ini dan menyatakan ‘perang’ dengan tindakan represif aparat atau sederet pelanggaran HAM yang keluar dari rahim tirani negeri ini,” ujar Delian Lubis, salah seorang Pendiri organisasi Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) di Bima.
Lubis menegaskan, aksi dari tindakan represif aparat yang terjadi Jum’at lalu, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kasus ini harus menggiring pihak yang bertanggung jawab atas tindakan ‘bar-bar’ yang dilakukan oleh petugas Pol PP.
Baca juga
- Usai Bentrok, LMND Lapor Kasat dan Walikota ke Polisi
- Chaos, Demo Anti Korupsi Antara LMND VS Pol PP Kota
“Kami sebagai agen sosial kontrol sangat paham berdemokrasi dan menyampaikan pendapat. Kami tahu di mana letaknya anarkisme atau aksi merusak di tengah demonstrasi yang terjadi. Kemarin itu, aksi LMND masih wajar dan tidak anarkis. Tapi, oleh Pol PP dipukuli kayak maling saja. Ini sama halnya mau mengajak perang dengan massa pemerintah yang ada,” ujar dia, Minggu, (12/12/2016) pagi tadi kepada Wartawan Metromini.
Lubis mengatakan, hari Kamis, 15 Desember 2016 nanti, bersama-sama dengan elemen Organisasi yang lainnya, pihaknya akan melakukan aksi kembali. Tujuan aksi ini adalah mendorong secepatnya proses kasus pemukulan mahasiswa ini agar ditingkatkan status hukum dan segera ditentukan tersangkanya.
“Dan kami sangat mendukung pihak Kepolisian dalam penuntasan kasus model premanisme seperti ini. Kami masih konsolidasi dan hari Kamis depan tidak saja di Bima. Indonesia akan bicara soal premanisme Pol PP Kota Bima. Info dari pengurus LMND Kota Bima, hal ini sudah dikordinasikan dengan Eksekutif Nasional atau Pengurus Pusat LMND di Jakarta,” tegasnya.
Sementara itu, pendidi LMND Bima lainnya, Adi Rahmat menyatakan, kecenderungan kekerasan ala premanisme oleh kekuasaan.di era demokratisasi harusnya sudah tidak ada. Namun, fenomena kritik dan protes seperti aksi masa responsibilitas kekuasaan yang masih mengedepankan cara-cara represif menunjukan betapa alerginya kekuasaan terhadap kritik dan protes.
Dia pun menduga bahwa sikap antipati dan alergi Pemerintah Kota Bima terhadap kritik dan protes menunjukan keinginan kuat untuk menyembunyikan ‘kebusukan’ yang ada di dalam lingkarannya. Banyak kasus di dalam pemerintahan di bawah kepemimpinan Qurais-Man yang selama ini sering kita dengarkan di media massa, seperti dulu ada masalah tambang marmer yang izin eksploitasinya diberikan kepada PT. PUI, dan yang baru-baru ini sorotan publik pada masalah penimbunan dan dan rencana pembangunan masjid terapung di Amahami.
“Selaku pendiri LMND di Bima, menyaksikan kader dipukuli seperti binatang oleh Pol PP tentu kami akan menyatakan sikap perlawanan. Saya harap bagi organisasi gerakan manapun saatnya menyatukan diri dan melawan tindakan represif guna menunjukan persatuan gerakan prodemokrasi terhadap semua tindakan berbau premanisme yang kerap terjadi selama ini,” pungkas lelaki yang akrab dipanggil Dae Mat, di kantor redaksi Metromini, lingkungan BTN Sadia, Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima. (RED)
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.