Lucu, Alasan Tak Ada Dana, Musda Golkar Jilid III Ditunda
https://www.metromini.info/2016/12/lucu-alasan-tak-ada-dana-musda-golkar.html
 |
| Plt. DPD II Golkar Kota Bima, Ir. H. Misbach Mulyadi, MM. Foto:Google |
KOTA BIMA – Rencana Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) II Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Bima Jilid III yang sedianya dilaksanakan di D’Max Hotel Lombok Tengah (Loteng) tanggal 14 Desember 2016 kemarin, akhirnya ditunda kembali.
Sebelumnya, sudah dilangsungkan dua kali Musda yang menjadi arena pertarungan antara Hj. Fera Amalia versus Alvian Indrawirawan alias Pawang di Mataram. Undangan Musda Jilid III sudah disampaikan kepada para peserta. Namun, dari kubu Hj. Fera menolak pelaksanaan Musda versi yang ketiga ini.
Menurut Plt. DPD II Golkar Kota Bima, Ir. H. Misbach Mulyadi, MM menjelaskan, penundaan tersebut karena ada beberapa kendala, salah satunya masalah keuangan.
"Musda ditunda karena nggak ada dana. Kalau soal Muscam dulu atau menunggu vonis di Mahkamah itu tidak ada dalam Pedoman Organisasi (PO) 05 Partai Golkar," ujar fungsionaris DPD I Partai Golkar NTB itu, kepada Wartawan Metromini via ponselnya, Kamis (15/12/2016).
Ditanya soal sidang di Mahkamah Partai juga termasuk kendala dalam pelaksanaan Musda tersebut, Misbach menampiknya. Menurutnya, tidak ada kaitan Musda dengan persidangan yang sedang berjalan di Mahkamah Partai Golkar. Karena Musda sudah diatur dalam PO Partai Golkar.
Diakuinya, dalam PO Partai juga mengatur, bahwa Musyawarah Kecamatan (Muscam) dilakukan setelah Musda, karena penyelenggara Muscam adalah pengurus DPD definitif.
“Peserta Musda adalah PK yang lama, karena belum ada Muscam, karena Muscam dilakukan setelah Musda,” terangnya.
Mengenai rekomendasi DPP Golkar yang memerintahkan Muscam DPD Golkar se-Kota Bima dilakukan tanggal 28 Oktober 2016 lalu, dirinya mengaku belum menerima surat rekomendasi DPP itu.
“Saya belum pernah menerima rekomendasi tersebut,” elaknya, meskipun dalam tembusan surat dari DPP itu tercantum Plt.DPD Golkar Kota Bima dan DPD I Golkar Provinsi NTB.
Ia menambahkan, waktu penundaan Musda yang ketigakalinya ini belum bisa dipastikan kapan akan dilaksanakan kembali, Dalam beberapa hari ke depan, Musda ini akan kembali dilaksanakan.
“Kami belum punya anggaran untuk melaksanakan Musda, jadi pelaksanaan Musda kami tunda dulu sampai beberapa hari kedepan. Kami akan mencari anggaran dulu,” akunya.
Sementara itu, menurut pengurus DPD II Kota Bima yang telah demisioner, Al Imran merasa lucu dengan keterangan Plt Ketua DPD II Kota Bima.
"Lucu dan aneh saja, alasan tidak punya anggaran, sedangkan rencana pelaksanaan Musdanya di Hotel mewah di Lombok Tengah," sindir Imran yang mengaku sedang di Jakarta untuk menghadiri sidang lanjutan di Mahkamah Partai Golkar, Kamis (15/12/2016). (RED)
Sebelumnya, sudah dilangsungkan dua kali Musda yang menjadi arena pertarungan antara Hj. Fera Amalia versus Alvian Indrawirawan alias Pawang di Mataram. Undangan Musda Jilid III sudah disampaikan kepada para peserta. Namun, dari kubu Hj. Fera menolak pelaksanaan Musda versi yang ketiga ini.
Baca Juga:
- Kubu Fera Tuding Musda Jilid III di Loteng Illegal
- DPP Golkar: Muscam Dulu, Baru Musda Kota Bima Digelar
- Polemik Musda DPD II Golkar Kobi, Berlanjut ke Mahkamah Partai
- Al Imran Minta Musda Kota Bima Dihentikan
Menurut Plt. DPD II Golkar Kota Bima, Ir. H. Misbach Mulyadi, MM menjelaskan, penundaan tersebut karena ada beberapa kendala, salah satunya masalah keuangan.
"Musda ditunda karena nggak ada dana. Kalau soal Muscam dulu atau menunggu vonis di Mahkamah itu tidak ada dalam Pedoman Organisasi (PO) 05 Partai Golkar," ujar fungsionaris DPD I Partai Golkar NTB itu, kepada Wartawan Metromini via ponselnya, Kamis (15/12/2016).
Ditanya soal sidang di Mahkamah Partai juga termasuk kendala dalam pelaksanaan Musda tersebut, Misbach menampiknya. Menurutnya, tidak ada kaitan Musda dengan persidangan yang sedang berjalan di Mahkamah Partai Golkar. Karena Musda sudah diatur dalam PO Partai Golkar.
Diakuinya, dalam PO Partai juga mengatur, bahwa Musyawarah Kecamatan (Muscam) dilakukan setelah Musda, karena penyelenggara Muscam adalah pengurus DPD definitif.
“Peserta Musda adalah PK yang lama, karena belum ada Muscam, karena Muscam dilakukan setelah Musda,” terangnya.
Mengenai rekomendasi DPP Golkar yang memerintahkan Muscam DPD Golkar se-Kota Bima dilakukan tanggal 28 Oktober 2016 lalu, dirinya mengaku belum menerima surat rekomendasi DPP itu.
“Saya belum pernah menerima rekomendasi tersebut,” elaknya, meskipun dalam tembusan surat dari DPP itu tercantum Plt.DPD Golkar Kota Bima dan DPD I Golkar Provinsi NTB.
Ia menambahkan, waktu penundaan Musda yang ketigakalinya ini belum bisa dipastikan kapan akan dilaksanakan kembali, Dalam beberapa hari ke depan, Musda ini akan kembali dilaksanakan.
“Kami belum punya anggaran untuk melaksanakan Musda, jadi pelaksanaan Musda kami tunda dulu sampai beberapa hari kedepan. Kami akan mencari anggaran dulu,” akunya.
Sementara itu, menurut pengurus DPD II Kota Bima yang telah demisioner, Al Imran merasa lucu dengan keterangan Plt Ketua DPD II Kota Bima.
"Lucu dan aneh saja, alasan tidak punya anggaran, sedangkan rencana pelaksanaan Musdanya di Hotel mewah di Lombok Tengah," sindir Imran yang mengaku sedang di Jakarta untuk menghadiri sidang lanjutan di Mahkamah Partai Golkar, Kamis (15/12/2016). (RED)
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.