Legislator: Alasan Pemkot Bangun Mesjid Terapung ‘Tak Masuk Akal’

Alvian Indra Wirawan alias Pawang. Foto: google
KOTA BIMA - Alvian Indra Wirawan alias Pawang Duta Partai Golkar ini dua kali menjadi Anggota DPRD Kota Bima. Legislator ini dikenal vokal dan lantang menantang kebijakan Pemerintah Kota Bima, selama dinilainya itu patut dikritisi. Niatnya tentu bukan makar, Pawang mencoba meluruskan keadaan, agar uang rakyat tak melayang sia-sia.

Menurut sosok yang mencalonkan diri sebagai Ketua DPD II Golkar Kota Bima saat ini, penjelasan pejabat tehnis Dinas PU, Pertambangan dan Energi Kota Bima (Baca: Pemkot Angkat Bicara Soal Mesjid Terapung) soal munculnya rencana pembangunan Masjid Terapung di Amahami, sangat lucu dan mengada-ngada.

Pasalnya, Menurut Ketua Komisi III yang membidangi soal pembangunan itu, alasan menyiapkan fasilitas rumah ibadah dengan kucuran anggaran hingga Rp12,5 miliar untuk warga yang duduk di pinggir Pantai Amahami antara waktu Magrib dan Isya, sama halnya menunjukkan bahwa dalam membangun Kota Bima, pihak eksekutif tidak punya landasan rencana pembangunan yang jelas.

“Perencanaan membangun mesjid ini sungguh aneh dan sangat tidak matang. Pola pikir eksekutif apalagi pejabat tehnis di PU yang membuat pernyataan ini lucu. Kalau hanya berdasarkan ide seketika, Lantas mau dibawa ke mana arah pembangunan Kota Bima ini,” sorotnya, Rabu (7/12/2016) lalu.

Ia menjelaskan, dalam tatanan pembangunan yang dilakukan pemerintah, ada tahapan proses, mekanisme, alur dan semuanya ada aturan yang mengatur hal ini. Bahkan oleh negara, ditegaskannya, dibentuk sebuah lembaga negara yang mengurusi soal pembangunan. Di tingkat nasional ada yang namanya Bappenas. Sedangkan di tingkat daerah dikenal dengan Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah).

Ditambahkannya, setiap pembangunan pun tertuang ada masa dan waktunya. Ada yang masuk dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah bahkan pembangunan dalam jangka pendek.

Berdasarkan hasil konsultasi di Bappeda Provinsi NTB baru-baru ini, Pawang mengatakan, semua rencana pembangunan harus masuk dalam nomenklatur di Bappeda. Sebab, sifat pembangunan itu berkelanjutan. Dan dari semua rencana yang ada, harus dijabarkan dan disosialisasikan ke masyarakat. Sehingga, konsep pembangunan daerah itu menjadi terarah.

“Pembangunan jenis apa yang karena muncul ide seketika langsung dituang dan diaplikasikan dengan menggelontorkan anggaran belasan miliaran rupiah nilainya. Ini proyek pemerintah sangat lucu sekali,” ujar Pawang yang kembali menegaskan keheranannya atas proyek Mesjid Terapung ini.

Harusnya, sambung Pengusaha ternak itu, sisi penting pembangunan harus mampu menjawab sisi kebutuhan rakyat yang mendesak, urgen dan sisi manfaatnya langsung dirasakan kepada masyarakat yang banyak.

“Harus ada skala prioritas donk dalam proses pembangunan di Kota Bima. Dan soal Mesjid Terapung ini, dengan dasar rencana pembangunan karena ide seketika seperti itu, apa esensinya,” tanya Pawang, sembari mengaku kecewa dengan diloloskannya anggaran Mesjid Terapung saat klinis di Badan Anggaran DPRD Kota Bima lalu itu.

Ia pun menuding cara Pemerintah Kota Bima yang tidak memiliki skala prioritas dalam hal pembangunan rumah ibadah. Menurutnya, masih banyak masjid dijantung kota yang juga butuh perhatian, seperti Mesjid Agung Al Muwahidin Bima.

“Ini lucu sekali. Ada ide seketika, langsung dilaksanakan. Sementara, mesjid yang masih membutuhkan anggaran pembangunan tidak menjadi skala prioritas dalam menyiapkan fasilitas ibadah rakyat di Kota Bima,” pungkas Plt. Ketua DPRD Kota Bima, saat Pilkada 2013 lalu itu.

Pawang pun menaruh rasa heran saat klinis Komisi APBD 2017, pihak pejabat asal Dinas PU tidak mampu menunjukan regulasi yang dipakai dalam perencanaan proyek mesjid terapung ini.

“Karena pembangunannya tiba masa tiba akal. Mungkin saja rencana pembangunan Masjid Terapung ini tidak masuk dalam pembahasan dokumen KUA dan PPAS. Masalah ini nanti kan kami telusuri,” pungkas dia.

Senada dengan Pawang, Anggota DPRD Kota Bima, Khalid Bin Walid pun menyoroti soal pembangunan Mesjid Terapung ini. Dirinya mengaku heran dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Bima.

Kebijakan pembangunan masjid ini jelas arah kebijakan yang tidak pro terhadap kepentingan rakyat.

“Jika saja anggaran sebanyak itu dialokasikan untuk kebutuhan dasar rakyat, akan jauh lebih bermanfaat,” ujar duta Partai Gerindra asal Dapil Kecamatan Asakota belum lama ini pada Metromini. (RED)

Related

Politik dan Hukum 1972829909997849893

Posting Komentar

Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.

emo-but-icon

FANSPAGE METROMINI

METROMINI VIDEO

Arsip Blog

Ikuti Tweet Metromini

item