Lagi, Penolakan Pembangunan Mesjid Terapung Lantang Disuarakan
https://www.metromini.info/2016/12/lagi-penolakan-pembangunan-mesjid.html
 |
| Masterplan Masjid Terapung Amahami. Foto: Bappeda Kota Bima |
KOTA BIMA – Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Bima, Azwar Anas meminta Pemerintah Kota Bima untuk tidak memaksakan pembangunan Mesjid Terapung yang menelan anggaran belasan miliar rupiah itu.
(Baca: Ini Kata Anggota Dewan Soal Anggaran Pembangun Mesjid Terapung)
Ditegaskannya, pembangunan Mesjid Terapung hanya penyamburan uang rakyat saja. Walau sudah disahkan dalam APBD 2017, masih ada tahapan evaluasi anggaran di Gubernur NTB.
“Kami minta, Gubernur agar memberikan catatan dalam evaluasi anggaran APBD Kota Bima tahun anggaran 2017, agar pembangunan masjid terapung ini ditunda. Ujungnya, ada nomenklatur perubahan, anggaran pembangunan Mesjid terapung yang telah disetujui senilai Rp12,5 miliar, diarahkan secara total untuk penyelesaian pembangunan Mesjid Raya Al Muwahidin Bima,” kata Azwar via ponselnya kepada Metromini, Minggu (4/12/2016).
Menurut Azwar, sisi manfaat pembangunan Mesjid Terapung ini nihil. Yang dikejar hanya prestise politis semata. Seolah, kata dia, diakhir masa jabatan Walikota Bima ingin menciptakan prasasti selama dia menjabat.
“Mesjid terapung ini hanya memberi kesan politis sebagai kenang-kenangan Walikota yang akan mengakhiri masa kepemimpinannya. Ini bukan kebutuhan prioritas rakyat Kota Bima. Dan masjid ini, bisa dipastikan hanya akan menjadi bangunan yang sia-sia. Selain jamaahnhya yang tidak didukung adanya perkampungan warga sebagai jamaah. Di wilayah rencana pembangunan masjid ini pun, sudah banyak rumah ibadah yang ada,” papar dia.
Ditambahkannya, ada hal yang ganjil juga dibalik rencana pemerintah. Awal nomenklatur Mesjid Terapung ini disebut Rumah Adat. Saat klinis baru dijabarkan pembangunan Mesjid Terapung. Dusta ini, semestinya harus menjadi pertanyaan mendasar yang harusnya anggaran Rp20 miliar atau Rp12 miliar untuk pembangunan masjid terapung ini dicoret oleh Badan Anggaran maupun Pimpinan DPRD Kota Bima.
“Lolosnya anggaran ini, diduga kuat ada deal yang menjadi kesepakatan dua pucuk lembaga kekuasaan di Kota ini. Jangan sampai, ada muatan kepentingan politik dibalik momen Pilkada 2018. Dan rakyat didustai, dengan penghamburan anggaran yang tidak jelas,” pungkas dia.
Azwar mengungkapkan, ‘kegilaan’ pembangunan fisik yang sia-sia sudah semestinya lantang disuarakan untuk dievaluasi kembali oleh pemerimtah. Lihat saja pembangunan Puskesmas plus di Kecamatan Rasanae timur. Diakuinya, belasan miliar uang rakyat terbuang percuma. Tak ada yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat, dibalik habisnya uang rakyat yang nilainya kurang lebih puluhan miliaran rupiah itu.
“Kita harus belajar dari cara pandang pemerintah membangun infrastruktur di Kota Bima. Jangan sampai, nilai faedah buat rakyat menjadi sia-sia. Uang rakyat berhambur percuma. Dan yang ada, pejabat terkait malah banyak yang masuk penjara,” tukasnya. (RED)
(Baca juga: Bangun Mesjid Terapung "Kebijakan Mumpung atau Kebijakan Bingung"
Lolos Rp 12 Miliar di APBD 2017, Walid Tetap Tolak Pembangunan Mesjid Terapung)
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.