DPP Golkar: Muscam Dulu, Baru Musda Kota Bima Digelar

Ilustrasi

KOTA BIMA – Dua kali Musyawarah Daerah (Musda) DPD II Partai Golkar Kota Bima digelar di bulan Agustus dan September 2016 lalu. Namun, momen tertinggi musyawarah partai di tingkat Kota dan Kabupaten itu, belum membuahkan hasil untuk mengganti posisi Hj. Fera Amalia, SE yang sudah demisioner sebagai Ketua Golkar Kota Bima. Informasinya, kekosongan kekuasaan dan pengurus DPD II Partai Golkar Kota Bima, diambil alih langsung oleh DPD I Partai Golkar Propinsi NTB.

Hanya dua calon yang menonjol dibalik momentum Musda yang dihelat di Ibukota Propinsi NTB, Kota Mataram. Pertimbangan adanya konflik dan nilai resistensinya yang tinggi, pertimbangan pihak DPD I menggelar pelaksanaan Musda Partai Golkar Kota Bima di Mataram.

Penempatan arena Musda ini berbeda dengan Kota atau Kabupaten lainnya yang ada di Pulau Sumbawa. Misalnya Musda DPD II Partai Golkar Kabupaten Bima yang mengaklamasi Ketua partai sebelumnya, Hj. Indah Damayanti Putri--yang juga adalah Bupati Bima saat ini. Musda Partai Golkar Kabupaten Bima yang dilangsungkan di Hotel Mutmainah, Kota Bima, sekitar bulan September 2016 lalu, berjalan tertib, aman dan damai.

Sementara itu, Menurut Sekretaris Demisioner Partai Golkar Bidang hukum dan HAM, Al Imran, SH, Wakil mengatakan, ada dua orang kandidat calon ketua. Dua orang calon Ketua yang menonjol dalam Musda I di Mataram adalah, Ketua Demosioner, Hj. Fera Amelia dan anggota DPRD Kota Bima saat ini, Alvian Indra Wirawan alias Pawang.

“Hasil Musda di Mataram bulan Agustus lalu itu Deadlok,” ujar Imran yang dihubungi Metromini, Minggu (4/12/2016) kemarin.

Musda pun pernah digelar untuk kedua kalinya. Menurut Imran, Musda yang kedua adalah permainan politik yang sarat kepentingan di tingkat petinggi partai yang ada di DPD I.

“Musda yang kedua, dilakukan sepihak tanpa mengundang pengurus DPD II Demisioner yang di dalam pedoman Partai Golkar masih memiliki hak dipilih dan hak memilih. Karena pelanggaran Pedoman Oraganisasi dan dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum pengurus DPD I NTB. Saat ini sedang berjalan proses gugatan di Mahkamah Partai Golkar,” jelas Imran via ponselnya.

(Baca: Polemik Musda DPD II Golkar Kobi, Berlanjut ke Mahkamah Partai)

Selain itu, ada hal lain di balik pelaksanaan Musda ini tentang diberlangsungkannya Musyawarah Kecamatan (Muscam) Partai Golkar. Pointnya, sesuai arahan DPP, Musda partai Golkar Kota Bima akan digelar setelah Muscam di lima wilayah Kecamatan yang ada di Kota Bima.

Surat dari DPP  yang ditujukan ke DPD NTB yang menjawab permintaan Pengurus Kecamatan (PK) partai golkar se-Kabupaten Bima. Foto: DPD II Partai Golkar Kabupaten Bima 

“Kami sudah mengantongi surat dari DPP atas jawaban surat yang disampaikan oleh beberapa Pengurus Kecamatan (PK) di Kota Bima. Sebelumnya, para Pengurus Kecamatan (PK) dan Pengurus Ranting Partai Golkar se Kota Bima, meminta agar sebelum dilaksanakan Musda Golkar DPD II Kota Bima di tunda. Karena masa jabatan pengurus PK yang ada sudah lewat batas waktunya. Dan, dalam surat DPP yang ditujukan kepada DPD I Partai Golkar Provinsi NTB, menegaskan bahwa Musda Partai Golkar Kota Bima, dilaksanakan setelah digelarnya pelaksanaan Musyawarah PK di 5 wilayah yang ada,” pungkas Imran sembari mengirim Surat DPP tersebut ke redaksi Metromini via Messenger Facebook miliknya. (RED)

Share on Facebook

Share on Twitter

Share on Google+

Share on LinkedIn