Andi Jelaskan Substansi Demo Mahasiswa STISIP
https://www.metromini.info/2016/12/andi-jelaskan-substansi-demo-mahasiswa.html
 |
| Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bima, Drs. Andi Sirajuddin, M.Ap (kanan) bersama Bupati Bima, Hj. Indah Damayanti Putri (kiri). Foto: Dok. METROMINI |
KABUPATEN BIMA - Terkait tuntutan massa aksi dari BEM STISIP Mbojo Bima yang berorasi di depan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bima, Selasa (13/12/2016), tentang implementasi UU No. 24 tahun 2013 Pasal 79 A dan pembuatan E-KTP gratis serta pembuatan Akta Kelahiran. Menanggapi aksi demonstrasi yang terjadi hari ini, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bima, Drs. Andi Sirajuddin M.Ap memberikan tanggapannya ke redaksi Metromini.
Menurut Andi, Mereka yang demo tersebut sudah dua kali datang ke kantor untuk mempertanyakan hal-hal yang sudah dijelaskan secara detail pada pertemuan sebelumnya. Dirinya mengaku heran, meski sudah dijelaskan tapi tetap mempertanyakan hal tersebut dan kedatangannya dengan cara demonstrasi.
“Apa yang mereka persoalkan itu, sudah kita berikan penjelasan. Tuntutan mereka tentang pasal 79 A sudah kita laksanakan sejak tahun 2014 lalu. Pelayanan dokumen Kependudukan sudah GRATIS, yang di pungut Rp50 ribu adalah denda atas keterlambatan sebagaimana diatur dalam pasal 89 dan 90 UU No. 23 tahun 2006. Kalau dalam aturan ketentuan denda adalah Rp1.000.000 bukan Rp50.000. Tapi dalam rangka meringankan beban Masyarakat kita buat Peraturan Bupati No.17 tahun 2012,” jelas Andi dalam pesat aplikasi mapesan jenis Whatsapp kepada redaksi Metromini, Rabu (13/12/201).
(Baca: Soal E-KTP, Mahasiswa STISIP Unjuk Rasa di Disdukcapil)
Menurut Andi, Mereka yang demo tersebut sudah dua kali datang ke kantor untuk mempertanyakan hal-hal yang sudah dijelaskan secara detail pada pertemuan sebelumnya. Dirinya mengaku heran, meski sudah dijelaskan tapi tetap mempertanyakan hal tersebut dan kedatangannya dengan cara demonstrasi.
“Apa yang mereka persoalkan itu, sudah kita berikan penjelasan. Tuntutan mereka tentang pasal 79 A sudah kita laksanakan sejak tahun 2014 lalu. Pelayanan dokumen Kependudukan sudah GRATIS, yang di pungut Rp50 ribu adalah denda atas keterlambatan sebagaimana diatur dalam pasal 89 dan 90 UU No. 23 tahun 2006. Kalau dalam aturan ketentuan denda adalah Rp1.000.000 bukan Rp50.000. Tapi dalam rangka meringankan beban Masyarakat kita buat Peraturan Bupati No.17 tahun 2012,” jelas Andi dalam pesat aplikasi mapesan jenis Whatsapp kepada redaksi Metromini, Rabu (13/12/201).
(Baca: Soal E-KTP, Mahasiswa STISIP Unjuk Rasa di Disdukcapil)
Diakuinya, semua masyarkat sudah tahu tentang denda itu. Makanya sekarang sudah banyak orang tua yang membuat akta kelahiran anaknya pasca dilahirkan langsung diurus, lantaran tidak ingin dikenai denda.
“Alhamdulillah, sosialisasi kami didengar langsung oleh masyarakat. Faktanya, sudah banyak pembuatan akta kelahiran yang dilakukan warga Kabupaten Bima sesaat setelah kelahiran anak mereka. Kalau telat mengurus akta, maka akan dikenakan denda Rp50 ribu,” tegas Andi. (RED)
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.