Masalah Lahan, Pemerintah Tak Bisa Bantu Rumah Warga Miskin di Kota Bima, "Status FB Milik Oknum Pejabat Pemkot Disorot Tajam""
 |
| Kondisi rumah warga yang roboh di Kecamatan Asakota dan keterangan melalui status Facebook milik A. Faruk, Sekretaris Dinas Perkim Kota Bima. Foto: Facebook/Faruk Rangga |
KOTA BIMA - Seorang warganet, Maryati Ramlin mengunggah beberapa foto tentang keadaan rumah panggung milik Islamudin yang kondisinya sangat memperhatikan. Bangunan tersebut, sudah tak layak huni dan kondisinya sudah roboh dan rusak parah. Maryati memposting keadaan rumah tersebut di Facebook setelah dia mengunjunginya hari Jum'at, 11 Februari 2021 lalu, aekitar pukul 09.00 WITA.
Ia menjelaskan, rumah yang roboh itu sudah lama ditempati oleh Pak Islamudin dan istrinya Juraidah. Dan lokasi rumah tersebut terletak di RT. 09, Lingkungan Sepaga, Kelurahan Jatibaru Barat, Kecamatan Asakota, Kota Bima.
Ia menceritakan, keadaan rumah panggung ini berdiri sejak lama dan kondisi kayunya sudah banyak yang lapuk karena termakan usia. Di hari Jum'at lalu, tiba-tiba saja rumah itu mengalami kerobohan.
Sementara, kata dia, keadaan ekonomi keluarga Islamudin bisa dibilang kemampuan sangat terbatas. Sehingga, pemilik rumah tak mampu untuk memperbaiki kondisi rumah yang sudah rusak parah tersebut.
"Rumah yang berpenghuni ini tiba-tiba roboh karena kekuatan kayu sudah lapuk termakan usia. Karena keadaan dan kendala biaya Bapak Islamudin tidak dapat memperbaiki rumahnya," tulis Maryati, Sabtu, 12 Februari 2022 dalam postingannya yang dibagikan ke salah satu Group di Facebook.
"Jangankan untuk perbaikan rumah. Untuk makan sehari-hari pun beliau sangat sulit karena hidup di bawah garis kemiskinan," lanjut dia.
Baca juga: Seorang Pemuda Ditemukan Tak Bernyawa...
Ia pun meminta bantuan kepada pemerintah se tempat agar bisa merespon dengan cepat dan membantu pembangunan rumah milik keluarga miskin ini.
"Dan bila ada yang ingin membantu. Bisa dititipkan ke LSM Penggerak yang bergandengan dengan Keluarga Besar FORMOSA Bima-dompue bersama Komunitas Dompu NMAX Community yang akan membawa bantuan untuk keluarga Pak Islamudin di hari Rabu (16/2/2022)," ungkapnya.
Postingan foto rumah yang memprihatikan itu akhirnya mengundang perhatian Warganet lainnya yang mengomentarinya. Akun bernama Suhardiman menyentil kinerja Pemerintah Kelurahan yang tak punya mata melihat kondisi warganya dan mempertanyakan Dana Kelurahan di wilayah se tempat.
"Tak masuk di akal jika kondisi rumah tersebut tak diketahui oleh pihak RT dan RW di sana. Memang untuk bantuan bedah rumah diduga diberikan hanya kepada keluarga mereka yang berkuasa. Rumah anak saya saja yang kondisinya sangat memprihatikan dan kondisi atapnya yang selalu bocor saat musim hujan sampai sekarang belum dapat bantuan. Jika ditanya ke Pemerintah, sejak beberapa tahun yang lalu hanya disuruh bawa surat. Jawaban selanjutnya disuruh menunggu dan sampai sekarang belum juga dapat bantuan dari Pemerintah," tulis pemilik akun bernama Umi Sukarti yang ditulisnya dalam bahasa daerah Bima di kolom komentar Facebook (FB)
Di sisi lain, Pemerintah Kota (Pemkot) Bima melalui Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Bima, A. Faruk menjelaskan tentang keadaan rumah tersebut lewat tulisan status di akun Facebooknya yang bernama Faruk Rangga, Sabtu, 12 Februari 2022. Postingan status dengan disertai unggahan foto rumah tersebut.
Faruk menjelaskan bahwa rumah ini sebenarnya sudah lama masuk dalam data RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) di Dinas Perkim Kota Bima.
Tapi, tulis dia, selama ini rumah tersebut tidak bisa disentuh melalui program bedah rumah karena status lahan tempat rumah ini terbangun adalah hak milik orang lain. Bukan milik Bapak Islamudin dan istrinya Ibu Juraidah.
"Pemerintah tidak bisa merehab rumah RTLH yang berada di atas tanah orang lain, tanah sengketa, hutan tutupan, sepadan sungai dll," jelasnya.
Dia mengungkapkan, atas kebijakan Wali Kota Bima, rumah ini akan di bantu melalui Anggaran APBD Kota Bima, selama yang bersangkutan memiliki lahan/tanah hak Milik yang dibuktikan dengan sertifikat/surat hibah dll.
"Kalaupun yang bersangkutan tidak memiliki lahan maka oleh ibu Wali Kkota Bima Hj. Elly Alwaini (nama akun ditandai, red) selaku Ketua PKK Kota Bima disaranin untuk tinggal sementara di Perumahan NSD Kedo Kel. Ule, Kec. Asakota, Kota Bima" tutup pemilik akun Facebook Faruk Rangga itu.
Penjelasan Sekretaris Dinas Perkim itu pun ditanggapi warga Kota Bima lainnya. Lelaki berinisial RM menyayangkan jika kepedulian Pemkot Bima sejauh yang dijelaskan Sekretaris Dinas Perkim dalam statusnya.
Menurutnya, jika sudah lama rumah tersebut masuk dalam data Rumah Tidak Layak Huni dan tak bisa diberi bantuan karena masalah lahan. Semestinya ada kordinasi dari lintas instansi dalam menyelesaikan masalah warga yang susah agar bisa diberi bantuan.
"Jika ada masalah lahan. Baiknya pemilik lahan dan Pak Islamudin bisa difasilitasi oleh Pemerintah Kelurahan untuk dicarikan solusi agar bantuan bisa diberikan. Dan jika tahu dari awal tak bisa diberi bantuan, mengapa peruntukkan rumah NSD baru sekarang mau ditawari? Ke mana juga dinas lain yang bisa memberikan bantuan di luar program bedah rumah karena kondisi warga ini yang sangat lemah kemampuan ekonominya," sorot RM saat memberikan keterangan persnya, semalam.
Ia berharap, Pemerintah Kota Bima tidak kaku dan kerap mencari alasan pembenar dengan membawa dalil hukum saat disoroti masyarakat. Pemerintah harus putar otak dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat khususnya bagi warga yang kondisi ekonominya sangat memprihatikan.
"Banyak program bantuan di Pemkot maupun di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Jangan hanya ada masalah lalu seolah terputus bantuan untuk warga yang membutuhkan," terangnya.
Selain itu, Ia menambahkan, pengakuan Sekretaris Dinas Perkim yang membawa nama Ibu Wali Kota yang nota bene hanya Istri Kepala Daerah yang tak punya kewenangan dan kebijakan, jangan diseret dan dibawa seolah-olah memiliki power dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Kebiasaan, membuat pernyataan "cari muka" hingga menandai nama ke istri penguasa. Hingga menyebut Ibu Wali Kota yang seolah peduli, padahal bukan siapa-siapa dan tak punya kewenangan di masalah pemerintahan. Hal ini harusnya jangan dibiasakan," tegasnya.
Ia berharap, karakter pejabat di ruang publik itu yang standar saja dan jangan berlebihan hingga ujungnya membuat kontroversial.
"Tunjukkan profesionalitas dan wibawa pemerintah dalam menjawab persoalan masyarakat. Hindari cara "cari muka" dengan membuat pernyataan yang diframing dalam sebuah saran hingga menunjukkan kepedulian istri seorang penguasa yang tak punya kapasitas jelas dalam penyelesaian masalah yang dilakukan pemerintah," tandas warga yang juga seorang tokoh masyarakat yang tinggal di Kecamatan Raba, Kota Bima itu. (RED)
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.