Tuntut Kejelasan Proyek Normalisasi dan Pembangunan GSG, Warga Kore Blokade Jalan
 |
| Massa aksi saat melakukan aksi blokade jalan di depan lapangan La Hami.METEROmini/Agus Gunawan |
KABUPATEN BIMA - Warga Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima melakukan aksi blokade jalan di depan lapangan La Hami dan Kantor Pemerintahan Kantor Camat Selasa, 27 Juli 2021.
Aksi dilakukan sejumlah warga tersebut menuntut pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait Normalisasi sungai di Dusun Punti mori Desa setempat hingga kini belum dilaksanakan pihak oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) NTB, dan meminta Pemdes kore terkait pembangun gedung serba guna menggunakan APBDes tahun 2021, yang hingga kini belum ada kejelasan.
Korrdinator Lapangan (Korlap) Sirajudin mengatakan, aksi ini dilakukan, meminta Pemprov melalui dinas PUPR untuk kejelasan proyek normalisasi yang dijanjikan saat beberapa bulan lalu oleh Pemprov melalui Balai Wilayah Sungai (BWS).
"Kami meminta kejelasan proyek normalisasi sungai ditengah perkampungan Desa Kore, dengan anggaran tanggap darurat banjir dari BWS PU Provinsi, yang hingga saat ini belum dikerjakan," jelasnya Selasa (27/7/2021).
Kata dia, penggalian saluran di lapangan la Hami hingga Laut tersebut cukup meresahkan masyarakat setempat dan lebih khusus warga yang ada di dusun punti moro.
"Penggalian Drainase belum jelas pekerjaan dan cukup meresahkan warga saat ini, karena ketika musim hujan tiba, banjir pasti meluap ke pemukiman warga," ungkapnya.
Selain itu, massa juga meminta Pemdes kore, memperjelas anggaran pembangunan gedung serba guna dilapangan La hami, karena pembangunan yang dibangun menggunakan APBDes Tahun 2021 tersebut belum diketahui pasti berapa anggaran, dari informasi warga setempat, dilokasi pembangunan baru material berupa tanah penimbunan, batu dan penggalian untuk pondasi
"Pemdes harus memperjelas proyek pembangunan Gedung serba Guna itu," desaknya.
Sirajudin menegaskan, pembangunan GSG tersebut masih dipertanyakan oleh warga, karena hingga saat ini, sumber anggaran dari pembangunan tersebut belum jelas sumber dari mana.
"Untuk mengetahui berapa jumlah anggaran untuk pembangunan gedung, Pemdes harus menancap papan infomasi di lokasi pekerjaan, agar masyarakat mengetahui berapa anggaran dan bersumber dari mana?," tanya dia dengan tegas.
Hingga berita ini dipublikasikan, Pihak BWS NTB dan Pemdes Kore masih diupayakan konfirmasi atas tuntutan warga saat ini. (RED)
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.