Alasan Umur, Bidang PNFI Diduga Potong Dana BOP Siswa TK/PAUD se Kota Bima
 |
| Ilustrasi praktek dugaan pemotongan BOP di TK/PAUD yang ada di Kota Bima. METEROmini/Dok |
KOTA BIMA - Seorang warga Kota Bima, yang ikut bagian dalam pengelolaan salah satu Taman Kanak-kanak (TK) maupun Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Bima, One (bukan nama sebenarnya) mengungkapkan adanya masalah dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Kesetaraan.
One menilai, diduga telah dilakukan pemotongan yang menuai tanya dari para pengelola lembaga akibat kebijakan Bidang PNFI di Dinas Dikbud Kota Bima di tahun anggaran 2021 ini.
Menurutnya, dugaan pemotongan anggaran BOP di Bidang PNFI ini dilakukan dengan modus mengurangi jumlah siswa yang tidak sesuai dengan Data Pokok Pendidikan atau Dapodik. Saat ini, hampir semua TK/PAUD mendapat pengurangan jumlah siswa, padahal yang dilaporkan oleh para pengelola lembaga sesuai dengan data real yang dimasukkan dan tercantum di Dapodik.
Diakuinya, alasan pihak Bidang PNFI, terjadinya pemotongan ini karena tidak sesuai para siswa dengan umur yang ada di dalam Petunjuk Tehnis (Juknis).
"Sesuai juknis umur yang mendapat BOP per siswa adalah yang berumur 4-6 tahun dengan besaran Rp600.000 per siswa di tiap tahunnya. Kami menilai terjadi multitafsir yang dilakukan oleh Bidang PNFI dalam pengurangan jumlah siswa dengan berpatokan pada umur," ujarnya.
"Dan kasus pemotongan sepihak jumlah siswa penerima dana BOP hampir ada di setiap TK/PAUD. Bayangkan hampir semua TK dikurangi dengan jumlah yang bervariasi dari 5 sampai 23 orang per lembaga," jelas dia, Senin, 26 April 2021.
Diakuinya, pengakuan adanya pemotongan ini diungkap pula oleh kolega dekatnya yang merupakan seorang operator di salah satu PAUD di Kota Bima. Ia mencontohkan. misalnya jumlah siswa yang real di sebuah lembaga ada 100 orang yang sudah diajukan mendapat bantuan Rp600 ribu/siswa. Dan 100 orang siswa ini berdasarkan namanya sesuai Data Dapodik yang telah dilaporkan ke pusat dan disetujui seperti proses dalam pemberian Dana BOS untuk SD/SMP.
"Dalam perjalanannya, keluar validasi dan verifikasi lagi oleh Dinas Dikbud Kota Bima yang dalam hal ini di Bidang PNFI yang mengatakan bahwa yang boleh menerima bantuan adalah yg berumur 4-6 tahun. Maka terjadilah pengurangan jumlah siswa yang dilaporkan awal tadi," tuturnya.
Namun, diakuinya, setelah bagian operator data mengecek kembali ternyata tidak ada siswa yang umurnya lewat dari ketentuan sesuai dengan juknis pusat. Dan nama-nama yang dipotong oleh Bidang PNFI tadi, masih ada datanya dalam data pusat dan tetap sebagai penerima BOP.
"Inilah yang rancu itu. Okelah kalau siswa yang dikurangi 1-2 orang. Bagaimana kalau sampai 20 orang. Padahal itu adalah pembiayaan untuk siswa selama 1 tahun. Saat ini, banyak yang kecewa dari beberapa kepala sekolah TK/PAUD di Kota Bima," ungkapnya.
Diakuinya pula, saat dikonfirmasi ada juga tanggapan dari pihak Bidang PNFI bahwa alasan pemotongan dana BOP siswa karena kurangnya dana APBN yang di terima oleh Pemkot Bima. Padahal seharusnya tidak ada kaitannya.
"Pertanyaan sekarang, melihat kondisi anak-anak yang tidak tercover dalam BOP di tengah ada rasa iba terhadap mereka, dan di tengah namanya tak tercover apakah mereka dikeluarkan dari sekolah?," tanya dia.
Kata dia, pemerintah sudah mengganggarkan agar anak sekolah bisa sekolah gratis dan pembiayaan ditanggung oleh pusat. Dan kondisi pemotongan ini, hampir dirasakan banyak TK/PAUD di Kota Bima. Dan yang paling memprihatinkan di salah satu TK yang ada di Rasanae Barat, siswanya setelah dikurangi sisanya hanya belasan yang mendapat BOP.
"Dan kalau di tempat kami, ada sekitar 23 orang yang dikurangi," keluhnya.
Sementara itu, Kepala Bidang PNFI di Dinas Dikbud Kota Bima yang dikonfirmasi via nomor WhatsApp-nya, belum memberikan tanggapannya setelah dikonfirmasi oleh wartawan media ini. (RED)
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.