Dewan Minta KPK Agar Awasi Proyek APBN yang Masuk di Kabupaten Bima
 |
| Kegiatan jajaran KPK dan anggota DPRD Kabupaten Bima, Kamis, 26 November 2020. METEROmini/Agus Mawardy |
KABUPATEN BIMA - Anggota DPRD Kabupaten Bima bertemu dengan jajaran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di gedung DPRD Kabupaten Bima, Kamis, 26 November 2020. Sa;ah seorang anggota DPRD, Rafidin, S.Sos mengatakan, pihaknya berharap agar Bupati dan Wakil Bupati Bima beserta Sekretaris Daerah agar diberikan diklat khusus.
"Pentingnya diklat khusus diberikan kepada Bupati dan Wakilnya bersama dengan Sekda agar dapat mengelola uang rakyat dalam APBD pada tiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyat Kabupaten Bima," jelasnya.
Kata dia, sejauh ini, kami melihat dalam mengelola APBD terutama dalam hal belanja barang dan jasa, masih tercium aroma adanya kepentingan mencari untung seperti upaya mendapatkan fee proyek. Semua pelelang wajib dilakukan secara terbuka. Dan pemenang tender harus yang menguntungkan negara bukan rekanan dengan pemotongan penawaran sekian persen yang diduga pula telah dikondisikan dengan oknum tertentu.
"Saya juga minta KPK untuk awasi khusus setiap proyek APBN yang turun ke daerah seperti pembangunan GOR dan Puskesmas yang anggarannya dibebankan dari APBD yang disinyalir rawan dengan kejahatan korupsi. Saat ini, banyak kepala daerah yang tidak jujur dalam memimpin daerahnya, apalagi mereka telah menghabiskan uang yang cukup banyak saat Pilkada dan setelah menang hanya memikirkan kembalinya harta dan popularitasnya saja," beber mantan Jurnalis di Bima itu, Kamis, 26 November 2020.
Menurut duta PAN Kabupaten Bima itu, kehadiran KPK yang dalam rangka konsultasi soal aset Kabupaten Bima yang masih ada di Kota Bima juga patut dalam pengawasan yang jangan sampai pihak Kabupaten Bima dirugikan nantinya. Kata KPK, lanjut dia, ada sembilan titik rawan yang patut diawasi mulai dari perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), penganggaran APBD, pelaksanaan APBD dan perizinan. Selanjutnya, pembahasan dan pengesahan regulasi, pengelolaan pendapatan daerah, soal rekrutmen, promosi, mutasi, rotasi kepegawaian, pelayanan publik dan aspek proses penegakan hukum.
Sementara itu, politisi PAN lainnya, Muhammad Aminullah, SE menyinggung soal pengelolaan PAD yang dianggap masih jauh dari harapan. Pemerintah Kabupaten Bima justru hanya fokus dalam mengelola APBD yang sumber dananya hasil transfer pemerintah pusat serta dana perbantuan lainnya.
"Sedangkan potensi PAD yang begitu banyak bisa dimaksimalkan dalam daerah tidak dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Masalah lainnya, soal tender proyek yang diduga sudah ditentukan lebih dulu pemenangnya dan tercium aroma konspirasi dalam mengendalikan proyek pembangunan selama ini," tandas legislator dua periode itu. (RED| ADV)
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.